TNews, TIDORE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan, Umar Ismail, meminta kepada Bawaslu Tidore, agar segera dapat memanggil kepala kelurahan (Lurah) Bobo, Usman Konong.
Permintaan Umur itu dikemukakan menyusul adanya kabar menyebutkan Usman Konong diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan diduga terlibat ke dalam politik praktis.
“Saya harap Bawaslu Kota Tidore dapat memanggil kepala Kelurahan Bobo untuk dimintai klarifikasi, apa benar dirinya terlibat ke dalam politik praktis,” ujarnya ketika dihubungi melalui sambungan WhatsApp, pada Senin, (16/9/24).
Umar menyebutkan, Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas, ASN tidak boleh dikendalikan oleh relasi kuasa apapun, sebab ASN merupakan pelayan publik yang menjunjung tinggi kualitas layanannya.
“Pelayanan publik tidak boleh ditunggangi politik,” ujarnya.
Apalagi kata Umar, ada regulasi mengatur melarang ASN terlibat ke dalam politik praktis, larangan itu bahkan sampai berdampak pidana.
“Netralitas ASN ada aturannya, bahkan sampai pidana,” imbuhnya.
Selain itu, Umar juga menyinggung pentingnya kesadaran publik untuk melihat bantuan Pemkot Tidore secara jernih di tengah masa pilkada. Bahwa Insentif Syara itu bukan berasal sosok siapapun, melainkan negara.
“Masyarakat Tidore harus ketahui bahwa bantuan didapat bukan karena kemurah-hatian siapapun, tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat,” tutupnya.
Sebelumnya dikabarkan Penyaluran Insentif kepada Imam, Syara’, Pendeta, dan pelayan Gereja diselenggarakan Pemkot Tidore diduga kuat dimanfaatkan dan diambil keuntungannya oleh salah satu paslon.
Menurut data dihimpun, Kepala Kelurahan (Lurah) Bobo Usman Konong, ditenggarai mengampanyekan ke seluruh penerima manfaat di kelurahan setempat, agar memilih Muhamad Sinen-Ahmad Laiman di Pilwako Tidore 2024.
“Pilih Muhamad Sinen supaya kedepannya bantuan insentif Syara ini bisa lebih besar lagi,” ujar salah seorang sumber enggan menghendaki namanya kedalam pemberitaan, (16/9/24).*
Peliput: Amat
