TNews, Tidore- Calon anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Umar Ismail melakukan silaturahmi di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Rabu (7/2/2024). Kepada pendukungnya, Umar menawarkan beberapa program unggulan. Satu di antaranya adalah ekonomi maritim.
Mengenakan kemeja biru khas PAN dengan kopiah hitam, dia tak henti membakar semangat warga Mareku sekaligus memberikan garansi untuk menjatuhkan pilihan pada ‘anak kampong’. Di hadapan tokoh agama dan masyarakat, Umar mengawali dengan fungsi hingga peran DPRD.
“Fungsi DPRD itu ada tiga. Pertama, fungsi legislasi, kedua fungsi penganggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Kalau di sana dorang (mereka) bilang DPRD harus orang pandai, (saya) tidak pandai. Tapi kalau DPRD punya pengalaman, mari kita dukung dia,” ujar Umar disambut sorak-sorai para pendukung.
Bagi Umar, 35 tahun menjabat sebagai kepala Syahbandar dan 5 tahun menduduki kursi DPRD Tidore, adalah modal utama dalam membangun ekonomi di daerah berbasis maritim, yang tentunya butuh dukungan masyarakat. Lantas ketika ada yang bertanya, apa yang telah Umar berikan di Kelurahan Mareku selama ini?
Tentu jauh sebelum melenggang di dunia parlemen, masyarakat Tidore, khususnya Kelurahan Mareku, sudah mengenal sosok pria dengan jabatan adat Gumalaha Soa Bobo itu. “Haji Umar adalah buah yang masak di pohon yang siap untuk dipanen,” cetus Umar berkelakar mantap, disamput tepuk tangan para pendukung.
Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat
Sebagai seorang politisi yang sarat pengalaman di dunia perhubungan laut, Umar memahami betul bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan di tangan pejabat, apalagi penguasa. “Kita tidak bisa diatur oleh pejabat, kita tidak bisa diintimidasi oleh pejabat,” ucap Ketua DPD PAN Kota Tidore Kepulauan itu.
“Tapi semua tergantung dari hati nurani kita untuk memilih siapa yang bisa mempertanggung jawabkan nasib rakyat 5 tahun mendatang. (Kalau ada yang) bilang Haji Umar tara (tidak) pintar, Alhamdulillah, Haji Umar tara (tidak) mampu, Alhamdulillah. (Isu) Haji Umar esok lusa ditangkap polisi, ya karena mereka tidak paham hukum,” tambahnya.
Berbicara soal kedaulatan, Umar tentu tidak menutup mata atas peran tim suksesnya. Sekali pun beberapa di antaranya berpendidikan rendah, tapi kemampuan mereka dalam memahami seluk-beluk berpolitikan tidak bisa dianggap sepeleh.
“Satu di antaranya, mereka membawa politik yang sejuk sekaligus bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk memilih Haji Umar pada 14 Februari yang akan datang,” tegas Umar dengan suara berserak lirih.
Pembangunan Harus Bersumber dari Ide Rakyat
Menjabat sebagai anggota DPRD Tidore selama 5 tahun membawa ingatan Umar melayang ke beberapa tahun belakang. Di mana, Indonesia pada 2020 hingga 2021 diperhadapkan dengan COVID-19. Kala itu, hampir semua sendi-sendi ekonomi masyarakyat lumpuh.
Harapan untuk bangkit baru terasa di awal 2023 hingga 2024. Atas perintah regulasi, pokok-pokok pikiran rakyat yang disinkronkan dengan pokok-pokok pikiran DPRD lewat agenda reses, ide itu kemudian diparipurnakan. Dari situ, masyarakat pun mulai memetik hasilnya sebagaimana analogi ‘buah masak di pohon yang layak dipanen.’
“Alhamdulillah, Haji Umar berikan Rp 100 juta untuk pembebasan lahan di Kelurahan Tomalou. Pada waktu itu Mareku tidak dapat. Kedua, Haji Umar berikan normalisasi sungai di Kelurahan Gubu Kusuma, lalu Haji Umar berikan pagar sekolah di Kelurahan Jaya. Keempat, Haji Umar berikan pagar sekolah swasta di Kelurahan Fobaharu,” paparnya.
“Jadi bukan semata-mata untuk orang Mareku. Kalau kitorang berbicara menyangkut dapil (daerah pemilihan), apakah ada teman-teman DPRD mereka punya pokir, mereka terpaku di Mareku? Selama hampir 5 tahun tidak. Kewajiban yang harus mereka berikan saja tidak, kenapa kitorang orang Mareku harus pilih orang dari luar,” tambah Umar.
Orang Mareku Harus Optimis
Bertekad maju sebagai calon anggota DPRD Tidore dengan daerah pemilihan tiga meliputi Kecamatan Tidore bagian selatan dan utara, Umar tak egois. Bagi Umar, semakin banyak orang Mareku menduduki kursi parlemen, justru semakin bagus. Karena peluang membangun kampung hingga daerah semakin terbuka lebar.
“Kalau bisa orang Mareku caleg tiga, dan tiga-tiga ini harus duduk, kalau bisa empat. Jadi mari, kitorang orang Mareku harus bersatu memilih empat orang untuk duduk di parlemen. Dari situ baru kitorang bicara kampung ini untuk kemajuan yang akan datang,” katanya.
“Sekali lagi saya katakan, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan penjabat maupun penguasa. (Teror maupun) intimidasi seperti keluarga pegawai yang salah memilih akan dipindahkan, padahal persoalan kasih pindah pegawai itu punya aturan. Saya ini 35 tahun jadi kepala Syahbandar,” sindir Umar.
Sederet Program Ala Umar
“Kepada bapak-ibu sekalian, para simpatisan Haji Umar, pada tanggal 14 Februari nanti tunjuk siapa?” tanya Umar di hadapan massa, lalu serentak dijawab “Haji Umar…!!!”
Kembali Umar melempar tanya, “Partai mana?” dan dijawab tegas PAN…!!! Nomor urut berapa? Satu…!!! “Alhamdulillah,” ucap Umar haru melihat konsistensi pendukungnya.
Tujuan Umar menguji pilihan dan sikap warga seperti itu bukan sekadar “bunga-bunga kampanye.” Sebab, suara rakyat yang disebutnya sebagai ‘kedaulatan’ yang akan mengantarkannya ke kursi parlemen, tentu tidak dengan tangan hampa. Tapi terdapat sederet aspirasi dan program yang bakal dibawanya.
“Insya Allah kalau 14 Februari Haji Umar duduk dan membawa aspirasi, maka Haji Umar telah ditawarkan program oleh tim-tim Haji Umar. Yang pertama, Haji Umar akan buat pengadaan satu unit mobil bus untuk Poram,” ucapnya.
Kedua, sejauh ini Mareku dalam persoalan lingkungan hidup belum terbebas dari sampah. Oleh karena itu, atas inisiatifnya sendiri, akan dilakukan pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah.
“Ketiga, dalam setiap kegiatan tertentu akan melibatkan UMKM dari Kelurahan Mareku, meskipun dalam skala kecil, demi menunjang ekonomi rakyat,” tegasnya.
Menjahit Ekonomi Rakyat dari Laut
Sebagai informasi, dari 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara, hanya dua wilayah di Kota Tidore Kepulauan yang disinggahi kapal tol laut. Program nasional itu kini buang sauh di Pelabuhan Trikora dan Pelabuhan Gita, Kecamatan Oba, Tidore. Ini sebagai bukti bahwa pengalaman Umar di bidang berhubungan laut bukan ‘kaleng-kaleng’.
“Kebetulan saya di Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan, saya sekretaris komisi II, kebetulan saya punya pengalaman 35 tahun di bidang perhubungan laut,” ucap Umar.
Saat ini, yang terlintas di benak Umar adalah bagaimana meningkatkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan Pelabuhan Penyeberangan Rum. Sebab, menurut Umar, pelabuhan tersebut memiliki fungsi paling vital untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan.
“Kami dari komisi II akan berupaya bagaimana caranya sehingga pelabuhan penyeberangan di Rum yang sementara ditangani oleh kementerian perhubungan itu, dialihkan ke pemerintah daerah untuk menunjang PAD Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.
Selain itu, jika selama ini trayek kapal ferry dari Manado hanya melayani Kota Ternate hingga Sidangoli, Halmahera Barat, maka saat ini juga menyasar Tidore hingga Sofifi. “Alhamdulillah, Januari tahun ini, ferry dari Bitung ke Tidore dan ke Sofifi. Jadi ini adalah upaya kami agar dua kota ini bisa bersaing dalam transportasi laut,” imbuh Umar. (Fatur/Amat)
